BANDUNG, Spirit – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, sampaikan sejumlah harapan dan pesan penting menjelang pergantian anggota DPRD Jawa Barat. Sebagai lembaga resmi dan konstitusional, DPRD Jawa Barat mengalami pergantian anggota setiap lima tahun sekali melalui proses pemilu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jawa Barat 10, yang meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, berharap agar pergantian anggota ini akan membawa dampak positif bagi kinerja DPRD Jawa Barat ke depannya.
Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya DPRD Jawa Barat tetap menjadi institusi yang dibanggakan oleh masyarakat Jawa Barat.
“DPRD Jawa Barat harus terus menjadi institusi yang bersih, layak menjadi referensi, dan tujuan masyarakat untuk mengajukan pengaduan,” ujar Abdul Hadi, Minggu (1/9/24).
Ia juga berharap agar anggota DPRD 2024-2029, baik yang lama maupun yang baru terpilih, dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan membela kepentingan masyarakat dengan lebih baik.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya anggota DPRD untuk cepat menyesuaikan diri dengan ritme kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, sikap kritis dalam memberikan masukan yang konstruktif sangat diperlukan demi kemajuan Jawa Barat. Ia juga menekankan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, pada tahun 2023, persentase anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah di Jawa Barat mencapai sekitar 4,5%. Abdul Hadi menegaskan bahwa ini adalah salah satu masalah yang harus segera diatasi oleh DPRD bersama pemerintah.
“Pendidikan dan kesehatan masih memiliki banyak PR. Kita harus bekerja keras agar semakin sedikit anak yang tidak sekolah dan masyarakat bisa benar-benar menikmati layanan kesehatan tanpa harus membayar biaya tambahan,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, ia juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan kesehatan. Menurut data Dinas Kesehatan Jawa Barat, tingkat akses terhadap fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan masih lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan, dengan perbedaan mencapai 30% dalam hal ketersediaan tenaga medis.
Ia menegaskan bahwa ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi agar masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat dapat merasakan layanan kesehatan yang merata.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik dalam tim penanggulangan percepatan penurunan angka stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2022, angka stunting di Jawa Barat masih berada pada 24,5%, yang berarti hampir satu dari empat anak balita di Jawa Barat mengalami stunting.
“Tim ini harus banyak dibenahi, dan upaya untuk menurunkan angka stunting harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Mengakhiri pesannya, ia menyampaikan harapannya bagi anggota DPRD Jawa Barat periode baru yang akan mulai bertugas pada tanggal 2 September 2024. Ia juga menegaskan bahwa mereka harus segera bergerak cepat untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat.
“Selamat bekerja untuk anggota DPRD yang baru. Segera lakukan gerak cepat untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.
Dengan harapan dan pesan tersebut, ia optimis bahwa DPRD Jawa Barat akan terus berfungsi sebagai lembaga yang kredibel dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, serta membawa perubahan positif di masa yang akan datang. (rls/red)