KARAWANG, Spirit- Rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2016 yang diwarnai dengan walk out 3 fraksi dan 1 fraksi abstain dinilai sebagai salah satu bukti, politik di parlemen masih transaksional. Keberadaan anggota parlemen sebagai wakil rakyat dinilai lebih mementingkan dirinya ketimbang kebutuhan rakyat yang diwakili.
“Ini tragedi yang menambah panjang ketidakpercayaan masyarakat Karawang kepada lembaga politik dalam hal ini DPRD yang nyata-nyata dikendalikan oleh semangat primordial,” ungkap mantan Ketua KPU Karawang, Emay Ahmad Maehi, Rabu (12/10).
Menurutnya, proses pengesahan APBD Perubahan, tentu sudah diputuskan secara final melalui lobi antar fraksi dan musyawarah mufakat antara pemerintah dengan DPRD. Sehingga, kata dia, adanya ketidak terakomodasinya kepentingan anggota dewan menjadi motivasi untuk walk out.
“Memang bukan fenomena baru dalam kancah politik Indonesia. Namun biasanya walk out menyangkut hal-hal prinsip demi kepentingan masyarakat secara luas. Kalau walk out ini dilakukan di pengesahan, ketuk palu anggaran. Ini nyata-nyata persoalan negosiasi. Sungguh tragedi yang sangat memalukan. Ini akan jadi trend karena lemahnya kesadaran berjuang untuk kepentingan bersama,” kata Emay.
Diketahui, Fraksi PDI P, Gerindra, dan Partai Nasdem (Fraksi BNN, red) DPRD Karawang Walk out atau meninggalkan ruang rapat Paripurna saat agenda rapat pengesahan APBD Perubahan di ruang rapat Paripurna DPRD Karawang, Selasa (11/10).
Fraksi PDI P yang diwakili oleh Natala Sumedha mengatakan alasan fraksinya meninggalkan dan mengambil sikap tidak menyetujui APBD Perubahan karena banyak anggaran yang diplotingkan untuk menunjang perbaikan infrastruktur, pendidikan dan ekonomi kerakyatan yang harusnya diprioritaskan Pemkab, justru malah anggaranya dikurangi.
“Kami melakukan penolakan bukan tanpa alasan yang mendasar. Pembahasan anggaran ini tidak mencerminkan untuk meraih atau bisa melindungi wong cilik yang ada di Karawang,” ujar Natala.
Natala mengatakan sikap fraksinya menolak APBD Perubahan merupakan ghiroh dari PDI Perjuangan yang merupakan partai wong cilik.
Sejalan dengan Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Danu Hamidi juga walk out saat sidang paripurna. Ia beralasan banyak ploting anggaran kerakyatan yang disunat. Yang paling ia sesalkan, pengajuan penambahan ploting anggaran sebesar 2% untuk peningkatan dan pembinaan ekonomi kerakyatan pun turut didrop. Namun, kata Danu, justru ada peningkatan anggaran di Sekda menjadi Rp 6,5 milyar.
“Inilah kondisinya, dan kami konsisten karena Gerindra itu untuk membangun ekonomi kerakyatan,” katanya.
Sikap demikian juga diambil oleh para legislator dari Partai NasDem yang tergabung di Fraksi BNN. Anggota DPRD dari Partai Nasdem, Edi Junaedi menilai APBD Perubahan tidak pro rakyat sehingga membuat ia dan rekan-rekannya sesama legislator Partai NasDem memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna.
“Selain itu, sampai saat ini UU No 18 tahun 2016 juga belum bisa dijalankan oleh Pemkab, bagaimana APBD mau berjalan kalau SOTK-nya belum beres,” katanya. (mhs)